Senin 17 Apr 2017 20:35 WIB

Politik Uang Dinilai Sebagai Tindakan Primitif

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Ilham
Tiga buah truk paket sembako ditahan di halaman Polsek Kalideres, Jakarta Barat, Senin (17/4).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Tiga buah truk paket sembako ditahan di halaman Polsek Kalideres, Jakarta Barat, Senin (17/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Transformasi (Pusaran) Indonesia, Muzakkir Djabir mengatakan, aksi politik uang merupakan tindakan primitif dalam demokrasi modern. Muzakkir menilai, tindakan tersebut hanya dilakukan oleh pihak yang kehilangan akal sehat dan nalar berdemokrasi.

Hari-hari ini, kata Muzakkir, dimasa tenang jelang pencoblosan pada tanggal 19 April mendatang, publik dipertontonkan dengan berita maraknya kegiatan bazar, pasar murah sembako, pembagian kursi roda serta pembagian uang atau bentuk iming-iming lainnya yang dilakukan secara masif dan sistematis. Hal tersebut ditenggarai dilakukan oleh team/kelompok yang berafiliasi pada salah satu pasangan cagub/cawagub DKI.

"Aktifitas seperti yang disebutkan di atas merupakan tindakan money politic yang bertujuan untuk mengiring pilihan seseorang untuk mencoblos kandidat tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/4).

Menurut Muzakkir, Demokrasi modern menuntut dan menuntun nalar sehat untuk berkontestasi secara fair dengan mengedepankan program-program yang dianggap relevan. Program yang dicanangkan dapat menjadi solusi atas problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah tertentu.

Oleh karena itu, kata dia, money politic merupakan aksi pembajakan terhadap demokrasi, merusak tatanan dan pilar demokrasi sehat yang bersendikan rasionalitas dan keadaban. Muzakkir juga menyatakan sikap dari Pusaran Indonesia sebagai berikut:

1. Mendesak kepada KPU DKI Jakarta untuk memastikan terselenggaranya pemilihan secara transparan, jujur, bebas dari intervensi serta memastikan pemilik suara dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk secara intens mengawasi proses pemilihan, khususnya di masa tenang sampai pada proses perhitungan suara serta memberikan sanksi tegas pada kandidat yang melakukan pelanggaran.

3. Menghimbau kepada civil society untuk memantau serta memastikan bahwa proses demokrasi, khususnya Pemilihan Gubernur DKI ini berjalan dalam kaidah demokrasi akal sehat, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan semakin berkualitas.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement