REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu Divisi Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afiffuddin mengklaim lembaganya maupun Panwas tidak akan mentolerir adanya politik uang dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan selama masa tenang kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara selesai.
"Kita dari kemarin sudah beberapa menangkap dan sekarang sedang diklarifikasi," kata Afiffuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (17/4).
Namun demikian, dalam prosesnya, Bawaslu maupun Panwas akan berhati-hati dalam menindaklanjutinya. Hal ini untuk memastikan bahwa politik yang tersebut benar-benar dilakukan oleh tim pasangan calon tertentu. "Harus benar-benar diklarifikasi agar bukan jebakan saja. Karena informasi yang kita dapatkan itu aneh-aneh. Yang pasti proses verifikasi berjalan. Kita punya waktu 5 hari kan untuk verifikasi," kata Afifudin.
Mantan pemantau pemilu dari JPPR itu menyebutkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bawaslu DKI dan Panwas tingkat bawah untuk terus melakukan pengawasan maksimal. Selain itu juga, Bawaslu dan Panwas juga diminta memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar mengawasi penyelenggaraan Pilkada.
"Kita pasti asistensi dan dampingi teman-teman DKI dan kita yakin mampu. Ujung tombaknya pengawas TPS. Temen-teman pengawas TPS ini harus ekstra kita support," katanya.
Hal ini karena ia menilai pengawasan menjadi hal yang paling diharapkan oleh semua pihak agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar dan sukses. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani dan aktif melaporkan kecurangan kepada pengawas.
"Dengan demikian kondisi saling kontrol ini akan bagus. Kita berharap apapun hasilnya bisa diterima, yang jadi masalah kalau kemudian tidak rapih baik penyelengaraan mapun pengawasan," kata dia.
Anggota KPU, Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, KPU terus berkoordinasi dengan KPUD dan jajaran penyelenggara hingga tingkat TPS untuk bersikap fair dan adil. Karena itu, ia juga telah meminta agar para penyelengara tidak terpengaruh dengan intimidasi dari pihak manapun khususnya politik uang.
"Apapun bentuknya kita minta dihindari. Karena Pilkada DKI ini kan semua orang mengawasi dan pengawas juga akan awasi, kita berharap kalau pun ada persoalan tidak berasal dari penyelenggara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika