REPUBLIKA.CO.ID, SIGI -- Kapubaten Sigi di Sulawesi Tengah berusia masih sangat muda. Belum genap satu dasawarsa sehingga pascapemekaran pada 2009 masih banyak data penting yang belum tersedia. Bupati Kabupaten Sigi Muhamad Irwan Lapata mengatakan membangun Kabupaten Sigi memerlukan kekuatan data.
“Bangun Sigi butuh kekuatan data. Data yang tersedia masih lemah dan belum clear,” kata Irwan kepada tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian pada acara kick off meeting kerjasama Balitbang Pertanian dengan Pemda Sigi dalam mengembangkan model pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi Senin, (17/4).
Balitbang Pertanian menerjunkan sejumlah peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi Tengah. Menurut Irwan, data dari pusat harus menjadi basis acuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga tingkat kecamatan untuk mengambil keputusan.
“Tentu sebelum menjadi acuan operasional, data dari pusat tersebut divalidasi dulu oleh dinas terkait hingga ke tingkat kecamatan. Minimal dengan adanya data tersebut petugas mengetahui data apa saja yang penting dimiliki di wilayah kerjanya. Artinya petugas tidak bekerja dari nol,” kata Irwan.
Dengan data tersebut, maka luas wilayah, pembagian peruntukkan kawasan, serta status lahan menjadi jelas sehingga wilayah yang sama dapat terhindar dari tumpang tindih kepentingan. “Ini yang sedang kita bangun agar data yang kita miliki benar-benar berkualitas,” kata Irwan.
Menurutkepala BPTP Balitbangtan Sulteng Andi Baso Lompengeng Ishak, secara umum lahan pertanian di Kabupaten Sigi berupa lahan kering yang gersang sehingga membutuhkan panca kelola lahan. Sebut saja pengelolaan air, rekayasa pengkayaan bahan organik, penambahan biochar, penambahan batuan fosfat, dan pemanfaatan mikroorganisme yang menguntungkan.
“Kita targetkan luasan 100 ha dengan rincian 20 ha sebagai lahan inti dan sisanya pengembangan yang akan dilakukan dalam 3 tahun,” kata Andi.
Sementara untuk merespon Pemkab Sigi yang membutuhkan data pertanian dari pusat, BBSDLP menyerahkan atlas peta tanah, peta kesesuaian lahan, dan rekomendasi pengelolaan lahan Kabupaten Sigi yang menyajikan informasi tersebut hingga ke tingkat kecamatan.
“Informasi disajikan secara tabular dan spasial hingga tingkat kecamatan karena petugas dinas pertanian paling rendah berada pada level kecamatan. Mereka dapat langsung mengevaluasi data, memvalidasi, serta mengeksekusi kebutuhan operasional,” kata Herman Subagio, Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra).