REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tak ingin ada politisasi dalam hal perdagangan produk berbasis kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia. Hal itu ia katakan menyusul adanya resolusi sawit yang dikeluarkan parlemen Uni Eropa.
"Pemerintah tidak ingin politisasi komoditi. Kalau keputusan parlemen kan keputusan politik," ujarnya di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis (20/4).
Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan mengingatkan Uni Eropa untuk menyelesaikan urusan ekonomi melalui perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), bukan melalui resolusi di parlemen.
CEPA sendiri masuk dalam daftar perjanjian dagang yang menjadi prioritas pemerintah pada 2017. Pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan perundingan tersebut tahun ini.
Seperti diketahui, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang dianggap menyudutkan produk kelapa sawit asal Indonesia. Resolusi tersebut melarang perdagangan biodiesel berbasis sawit.
Pemerintah Indonesia telah melayangkan surat protes pada menteri perdagangan Uni Eropa berkenaan masalah ini. Dalam surat tersebut, pemerintah sekaligus memberikan klarifikasi terkait tuduhan produk sawit Indonesia yang dianggap menjadi penyebab utama deforestasi, korupsi, hingga pelanggaran HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika