Kamis 27 Apr 2017 15:39 WIB

Pemerintah Targetkan Pembangunan 20 Ribu Unit Desa Wisata Tahun Ini

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Winda Destiana Putri
Kampung Flory, Homestay Desa Wisata Tanaman Hias dengan Kolam Terapi Ikan.
Foto: dok.Istimewa/Kemenpar
Kampung Flory, Homestay Desa Wisata Tanaman Hias dengan Kolam Terapi Ikan.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Program Desa Wisata atau Homestay merupakan satu dari lima prioritas nasional pemerintah. Pembangunan desa wisata akan dilakukan di tiga destinasi utama, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.

"Keuntungannya di wilayah tersebut adalah sudah adanya 90 persen wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia, yaitu 40 persen di Bali, 30 persen di Jakarta, dan 20 persen di Kepulauan Riau," ujar Kepala Bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Wilayah Amerika dan Afrika di Direktorat Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara (DP3M) Kementerian Pariwisata, Dadang Djatnika di Denpasar, Kamis (27/4).

Kementerian Pariwisata, kata Dadang menargetkan pembangunan 20 ribu unit desa wisata tahun ini. Sebagai salah satu dari program quickwin, pemerintah akan membangun 10 ribu unit dengan rincian seribu unit masing-masingnya di 10 destinasi baru pada triwulan pertama 2017.

Pengintegrasian program desa wisata pada pengembangan pariwisata nasional adalah berdasar pada kesadaran pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan kesejahteraan melalui pariwisata. Desa wisata juga memberi akomodasi alternatif pada wisatawan, khususnya mancanegara.

Hal ini menjawab tren pola perjalanan dan pola konsumsi wisata nasional yang berangsur meninggalkan wisata massal menuju wisata alternatif. Orientasinya adalah pengembangan wawasan dan aktualisasi diri dengan mengenal dan memelajari alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Target kunjungan wisman ke Indonesia pada 2016 mencapai 12 juta orang. Dadang optimistis jumlahnya tahun ini mencapai 15 juta orang sesuai target nasional.

Kementerian Pariwisata juga sudah melakukan nota kesepahaman dengan maskapai, bandara, air navigation, dan otoritas. Tujuannya adalah penambahan penerbangan langsung yang terjadwal, penerbangan ekstra, maupun rute baru di pasar potensial. Ada juga pemberian insentif pajak bandara dan pengalokasian prioritas slot di sejumlah bandara internasional di Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement