REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah diharap bisa menjaga agar konsumsi masyarakat untuk daging sapi lokal bisa terjaga. Terlalu banyak sapi impor baik bakalan, maupun daging beku sapi dan kerbau akan mematikan para peternak sapi maupun rumah potong hewan (RPH) lokal.

Pengamat Peternakan Ali Agus menuturkan, ‎pemerintah memang tidak boleh leluasa dalam memberikan kuota daging sapi impor. Sebab, jika terlalu banyak, belum tentu daging tersebut bisa diserap masyarakat. Banyaknya daging impor yang harganya lebih murah, juga bisa mematikan penggiat sapi lokal yang memang harganya jauh lebih tinggi.

"Akurasi kuota impor ini harus tepat. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Nanti pasar bisa bergejolak," kata Ali dalam diskusi "Kesejehateraan Peternak Sapi Lokal Menjelang Hari Raya, Milik Siapa?"‎, Jumat (27/4).

Dekan peternakan Universitas Gajah Mada ini menjelaskan, dengan pasar daging sapi yang dikuasi daging sapi dan kerbau impor, daging sapi lokal mulai kehilangan peminat. Hal tersebut telah berdampak pada menurunnya jumlah peternak dan sapi lokal. Mereka mulai beranggapan bahwa beternak sapi saat ini sudah tidak menguntungkan karena kalah harga dengan daging sapi impor.

Menurut Ali, peternak sapi hingga saat ini masih belum fokus dalam berbisnis. Peternak rakyat hanya menjadikan sapi sebagai‎ tabungan jika suatu waktu membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak atau kebutuhan lain. Sapi pun lebih banyak dijual pada momen khusus seperti Idul Fitri dan Idul Adha.

Ketika kuota sapi impor terus ditambah dan membuat daging sapi lokal tidak laku ketika momen-momen tertentu, maka bisa dipastikan bahwa peternak lokal sedikit demi sedikit memilih gulung tikar‎.

Untuk itu perlu penyesuaian dalam kuota impor dan kapan daging sapi didatangkan ke dalam negeri. Keseimbangan ini agar daging sapi dan impor bisa sama-sama bersaing. Jangan sampai harga keduanya melambung, atau anjlok karena suplai dan demand tidak sama.

"Jadi harus diukur betul. Kan ada fluktuasi kebutuhan daging. Kalau tidak, pasti akan ada pihak yang dirugikan," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika