REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih pada Ahad (30/4) membela keputusan Presiden Donald Trump mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Washington. Trump menyatakan kerja sama dengan Duterte diperlukan untuk melawan Korea Utara, meskipun pemerintah Filipina dikecam pembela hak asasi manusia atas perilaku Duterte.
Trump menyampaikan undangan pada Ahad malam, yang oleh Gedung Putih disebut percakapan telepon akrab dengan Duterte. Duterte dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberantasan narkotika.
"Tidak ada masalah berat dihadapi negara ini dan kawasan tersebut dibandingkan dengan yang ada di Korea Utara," kata Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus kepada ABC pada akhir pekan lalu saat Trump mencari dukungan lebih kuat dari Asia Tenggara dalam menghadapi program senjata nuklir Korea Utara.
Priebus menegaskan hubungan dengan Duterte bukan berarti masalah hak asasi manusia diabaikan, melainkan karena persoalan perkembangan Korea Utara sangat serius dan perlu kerja sama dalam titik tertentu dengan mitra sebanyak mungkin untuk memastikan arah sama.
Undangan bagi Duterte tidak memberikan tanggal yang tetap dan menjadi contoh terbaru yang diperlihatkan Trump terhadap pera pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki masalah HAM. Misalnya, dia menyampaikan pujian bagi pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin selama kampanye kepresidenan 2016, menerima Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Gedung Putih dan berbincang hangat dengan Presiden Cina Xi Jinping yang ditekan Trump untuk berbuat lebih banyak guna membatasi sekutunya, Korea Utara.
Pada Ahad, Trump juga memperpanjang undangan ke Gedung Putih bagi Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan jenderal yang dengan kekuasaan militer mengambil alih pemerintahan Thailand pada 2014. Pemerintahan Prayuth memiliki hubungan yang tegang dengan pemerintahan Barack Obama.
Pemerintah Trump menegaskan undangan tersebut bukan penghargaan bagi Duterte atas kebijakannya tetapi untuk menjalin hubungan dengan Filipina, sekutu lama dan penting Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika