REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Mereka menyampaikan keluhannya atas konflik tanah yang terjadi di Telukjambe, Karawang.

Usai pertemuan, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera mencari jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi konflik sengketa tanah ini sudah berlangsung cukup lama dan membuat para petani kehilangan mata pencaharian.

"Kita akan coba membuat penampungan untuk petani dan keluarga, serta mencarikan lahan dari hutan sosial. Sehingga mereka juga bisa bertani kembali," ujar Sofyan, Rabu (3/5).

Sofyan menuturkan, tuntutan para petani pada perusahaan PT Lestari Pertiwi cukup lemah secara hukum. Untuk itu, pemerintah tidak akan secara langsung mendukung tuntutan para petani dalam mengembalikan lahan bertaninya. Pemanfaatan kawasan hutan sosial menjadi cara lain agar para petani kembali melakukan aktivitas.

Menurutnya, anggapan bahwa lahan yang menjadi konflik adalah lahan milik negara tidak benar. Sebab, lahan ini telah mimiliki sertifikat. Dalam sertifikat tersebut dijelaskan bahwa lahan itu menjadi lahan hak guna usaha (HGU) sejak jaman penjajahan Belanda. 

Dengan HGU, maka lahan tidak mungkin merupakan kawasan hutan. Meski demikian, Kementerian ATR tetap akan berkoodinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencari tahu lebih jelas mengenai lahan tersebut.

"Kita akan mencari formula yang tepat dalam 2-3 hari ke depan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika