REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mengatakan, Rabu (24/5), siapa pun tidak berhak menimbulkan kekacauan di Semenanjung Korea. Peringatan itu dikeluarkan satu hari setelah Cina mendorong agar sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa diterapkan secara penuh terhadap negara tetangganya, Korea Utara, yang melakukan uji coba peluru kendali dan nuklir.
Cina, yang merupakan sekutu utama Korea Utara, juga mengimbau agar dialog dilakukan. Amerika Serikat telah berupaya membujuk Cina agar melakukan upaya lebih mengendalikan Pyongyang.
Pyongyang telah puluhan kali meluncurkan peluru kendali serta menguji coba dua bom nuklir sejak awal tahun lalu, yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Korut dengan bangga telah mempublikasikan rencananya mengembangkan peluru kendali yang mampu menghantam Amerika Serikat. Negara itu juga mengabaikan seruan, bahkan dari Cina, untuk menghentikan program persenjataannya.
Pyongyang berdalih program itu perlu dijalankan untuk menghadapi serangan Amerika Serikat. Uji coba rudal terbaru dilakukan Korut pada Ahad. "Pihak mana pun, siapa pun, tidak berhak menciptakan perang dan kekacauan di semenanjung (Korea)," kata Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada para wartawan setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel.
Ia mengatakan siapa pun yang melakukan kekacauan harus menanggung "kewajiban bersejarah". Presiden AS Donald Trump telah mengatakan konflik besar dengan Korea Utara bisa diselesaikan dan ia mengatakan dirinya ingin menyelesaikan krisis itu melalui jalan diplomatik.
Cina dibuat marah dengan penempatan sistem pertahanan antirudal balistik AS di Korea Selatan. Menurut Cina, penempatan itu merupakan ancaman bagi keamanan negaranya serta tidak akan berguna dalam menurunkan ketegangan dengan Korea Utara.
Amerika Serikat dan Korea Selatan, negara yang dijadikan tempat keberadaan 28.500 tentara AS, mengatakan pemasangan sistem itu murni semata-mata ditujukan untuk mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara. Cina secara penuh menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terkait Korut dan akan terus memainkan peranan membangun dalam perundingan.
Hampir satu bulan lalu, Washington mulai membahas dengan Cina upaya untuk memperkuat sanksi-sanksi PBB. Namun sepekan lalu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan Beijing tidak bersuara. Menurut kebiasaan, AS dan Cina terlebih dahulu merundingkan sanksi-sanksi baru sebelum melibatkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika