REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri mengusulkan Plt Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat agar berdiskusi dengan Anies dan Sandi untuk bicarakan program mereka. Hal ini berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono mengibaratkan RKPD ini nantinya seperti sebuah kado, bungkusnya Djarot, sementara isinya Anies dan Sandi. "Misalnya, eksekutif harus paham apa itu program Oke Oce, atau rumah DP 0%, itu harus didiskusikan. Saya rasa tidak masalah mengajak diskusi," kata dia, Jumat (26/5).

Ada tiga alternatif yang disebutkan oleh Soni terkait RKPD. Pertama, pengerjaan sudah dilakukan dari bab satu sampai empat, untuk bab selanjutnya bisa diserahkan kepada Anies dan Sandi. Kedua, ini merupakan yang paling ekstrim menurut Soni, yakni pengerjaannya 100 persen dikerjakan eksekutif.

"Kalau 100 persen dikerjakan eksekutif, ini akan membuat kerja jadi dua kali. Jadi ada alternatif yang ketiga, yakni eksekutif sudah mengerjakan, kemudian didiskusikan lagi dengan Anies dan Sandi. Agar semuanya searah," ujar Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5) pagi.

Menurut dia, penyusunan RKPD, tidak harus menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena jika menunggu RPJMD dulu, akan memakan waktu lama. Nanti setelah Oktober 2017, semua bisa terbengkalai.

"Program Anies dan Sandi tentunya harus sejalan dengan program nasional pada RKP, seluruh Gubernur harus proseskan. Tegak lurus dari Presiden sampai ke RT dan RW. Kalau mengerjakan RPJMD baru RKPD, ini akan terlambat pembangunannya. Oleh karena itu, saya tegaskan RKPD 2018 harus dibuat tanpa harus menunggu RPJMD, namun tetap berpegangan pada Rangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP)," kata Soni.

Sementara, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), masih menjadi kewenangan Djarot. Artinya, Djarot masih harus selesaikan taget sampai Oktober 2017, itu merupakan sebuah janji kepada rakyat. Harus diselesikan bersama seluruh pejabat. Dan dua bulan tersisa milik Anies dan Sandi yang harus dibantu juga oleh berbagai pihak.

"Harus dimasukkan, apa yang jadi concern daripada Pak Anies dan Pak Sandi sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jangan sampai Oktober anggaran nol persen. Sisa dana harus digunakan. Dua bulan harus diukur betul sekali, kerjakan yang sekali tembak selesai. Jadi harus kerjakan yang selesai dalam dua bulan. Kalau lebih dari dua bulan, tolak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika