REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) agar negaranya keluar dari Kesepakatan Paris merupakan hal yang buruk. Korut menilai langkah itu sangat egois, mengingat dunia membutuhkan perlindungan dengan perjanjian mengenai iklim tersebut.

Kesepakatan Paris berisi sejumlah ketentuan mengenai iklim secara komprehensif untuk pertama di dunia. Perjanjian ini dibuat pada 2015 dengan tujuan utama menjaga kenaikan rata-rata suhu global.

Negara-negara yang terlibat dalam Kesepakatan Paris diharuskan mengurangi emisi karbon yang rentan membuat perubahan iklim atau pemanasan global. Saat ini, sebanyak 147 dari 197 negara telah menandatangani perjanjian itu. Hanya ada dua negara, yaitu Suriah dan Nikaragua yang abstain.

Korut menyampaikan pemanasan global adalah salah satu tantangan terberat bagi masyarakat dunia saat ini. Karenanya, keputusan AS bagi negara yang terisolasi itu hanya akan menimbulkan bencana di seluruh alam selemesta.

"Tindakan egois AS tidak hanya memiliki konsekuensi serius bagi upaya internasional dalam melindungi bumi, namun tentunya untuk seluruh masa depan planet ini," ujar pernyataan Pemerintah Korut melalui kantor berita KCNA, dikutip

The Independent, Kamis (8/6). 

Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu juga menuturkan AS nampaknya tidak mengetahui kerusakan lingkungan dunia pada akhirnya hanya merugikan mereka. 

AS menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan yang berlaku pada November 2016 lalu. Pada September di tahun itu, mantan presiden Barack Obama menyetujui isi perjanjian.

Trump yang mulai menjabat sejak 20 Januari lalu sebagai Presiden AS mengaku keberatan dengan kesepakatan itu. Ia menilai ketentuan yang ada dalam perjanjian Paris hanyalah tipuan yang dibuat oleh Cina.

Sepanjang kampanye tahun lalu, Trump berulang kali mengatakan isi kesepakatan itu berdampak sangat buruk bagi perekonomian AS. Trump melihat banyak kemungkinan birokrat asing memanfaatkan hal itu untuk mengendalikan jumlah energi yang dimiliki negara adidaya itu.

Trump mengklaim Kesepakatan Paris telah membuat indeks perekonomian AS menurun hingga tiga triliun dolar AS. Tak hanya itu, sebanyak 6,5 juta pekerjaan hilang akibat ketentuan dalam perjanjian tersebut.

"Keputusan keluar dari Kesepakatan Paris adalah puncak dari egoitisme dan pengabaian moral AS yang hanya ingin mencari kesejahteraan mereka sendiri, tetapi mengorbankan planet ini," kata pernyataan Pemerintah Korut.

Meski Korut memiliki status sebagai negara pariah atau dianggap tersingkir dalam komunitas internasional, tetapi dapat ikut menandatangani Kesepakatan Paris. Melalui Menteri Luar Negeri Ri Su Yong, Korut meyakini perubahan iklim hanya memperburuk krisis pangan di negara mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika