REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menilai sumber pembiayaan kereta ringan atau LRT Jabodabek harus diperhitungkan dengan cermat. Politikus Partai Nasional Demokrat ini menilai, beban APBN saat ini sudah sangat berat untuk membiayai proyek strategis nasional.
Pemerintah dinilai perlu cermat menghitung agar jika LRT menggunakan APBN tidak memberatkan. Dia menyarankan pembiayaan LRT menggunakan pinjaman. "Kalau opsinya APBN atau pinjaman. Tentu lebih baik peluang pinjaman. Kalau kita melihat beban APBN saat ini kalau masih harus menanggung LRT tentu berat," ujar Syarif saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (9/6).
Namun, pemerintah diminta untuk mencari pinjaman yang bunganya kecil. Ia juga tak ingin jika pinjaman tersebut malah menambah beban utang negara. Ia menilai, skema campuran antara ABPN dengan pinjaman bisa menjadi salah satu opsi lainnya. Skema pembiayaan campuran tersebut pun dinilainya harus dihitung secara cermat. "Mixing bisa dilakukan, misalnya sebagian dari APBN sebagian dari pinjaman. Ini kan sebenarnya APBN juga sudah mengeluarkan melalui skema PMN. Nah, porsi porsi ini saya harap pemerintah bisa cermat," ujar Syarif.
Syarif menilai proyek LRT ini memang sangat mendesak. Kereta api ringan tersebut tidak hanya mempertimbangkan fasilitas untuk Asian Games, tetapi LRT juga merupakan proyek solutif jangka panjang mengingat kepadatan yang terjadi di Jakarta saat ini.