REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengungkapkan terjadi penuruman penumpang hingga 30 ribu akibat unjuk rasa yang dilakukan karyawan pada Senin (13/6) kemarin.
Budi menjelaskan penurunan tersebut terjadi karena bus Transjakarta sempat tidak bisa memberikan pelayanan menjelang pukul 11.00 WIB hingga hampir pukul 13.00. "Kira-kira 30 ribuan selama siang itu," kata dia di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/6).
Setelah itu, penumpang kembali memadati halte di Harmoni. "Hampir pukul 13.00 WIB, kami sudah beroperasi kembali. Pukul 14.00 WIB normal semua," ujar Budi.
Budi menambahkan, ada dua koridor yang tidak bisa beroperasi ketika unjuk rasa. Yaitu, Koridor 2 jurusan Pulogadung-Harmoni dan Koridor 3 Kalideres-Harmoni. "Koridor 1 Blok M-Kota ataupun sebaliknya juga tertahan di halte Harmoni," kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andriansyah menegaskan akan bertindak tegas kalau karyawan Transjakarta tetap melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (14/6) besok.
Dishub DKI sebagai Dewan Direksi PT Transjakarta akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI untuk membuka lapangan kerja baru. "Memang dia doang yang butuh. Banyak kok masyarakat bagus jujur enggak nuntut apa-apa," kata Andri saat dihubungi, Senin (13/6).
Menurut Andri, Dishub DKI juga akan melakukan antisipasi kalau para pegawai Transjakarta tetap melakukan aksi unjuk rasa besok. Dia menyebutkan 1.500 personel akan menjadi pramudi dan petugas bus Transjakarta.
Dishub DKI Jakarta juga bisa meminta bantuan TNI dan Polri. "Banyak solusinya. Cari bantuan TNI-Polri buat jadi sopir kalau diizinin komandannya," ujar Andri.
Di lain sisi, Andri mengaku bersyukur dengan unjuk rasa serta tuntutan dari karyawan Transjakarta. Dengan aksi itu, Transjakarta hanya akan menerima pegawai sesuai aturan dan kualifikasi.
"Jadi enggak ada lagi nerima karyawan titipan," kata dia.
Terkait kualifikasi, dia menyatakan sesuai ketentuan yang berlaku. Transjakarta tidak boleh menerima pegawai yang melebihi kualifikasi yang telah ditetapkan atau overqualified.
Dia mencontohkan persyaratan petugas di dalam bus (on board) atau kernet adalah lulusan SLTA. Dengan demikian, syarat tersebut tidak akan dinaikkan menjadi lulusan S1.
Kualifikasi lain yang harus dipenuhi, yaitu psikotest. "Supaya kita enggak terima pegawai sembarangan. Tesnya betul-betul diperhatikan," ujar Andri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika