REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan meminta uang mahar bagi calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Serentak. Malahan elemen PDI Perjuangan akan bergotong royong membiayai calon yang diusung.
"Tidak ada uang mahar. Tapi kita tidak menutup mata bahwa pilkada membutuhkan biaya. Baik untuk sosialisasi maupun kampanye," kata Hasto kepada Republika.co.id, Ahad (25/6).
Dijelaskannya, PDI Perjuangan memiliki tradisi gotong royong dalam membiayai calon kepala daerah yang diusung. Jadi kader PDI Perjuangan, anggota DPR, anggota DPRD, melakukan iuran. Termasuk melibatkan iuran dari calon.
Jadi kalau ada calon yang memberikan kontribusi itu juga digunakan untuk kepentingan mereka. Bukan sebagai mahar untuk bentuk membeli tiket pencalonan.
"PDI Perjuangan tidak melakukan jual-beli rekomendasi pencalonan kepala daerah," jelas Hasto.
Sementara itu, terkait dengan munculnya prediksi kekalahan PDI Perjuangan di Pilkada DKI akan berimbas ke daerah lain, Hasto optimistis Pilkada DKI Jakarta tidak akan berimbas negatif di daerah lain.
"Kami tetap optimistis (tidak akan terimbas kekalahan di Pilkada DKI Jakarta, Red). Terbukti hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan kami tetap di posisi teratas," kata Hasto. Setiap daerah, lanjut dia, memiliki karakteristik tersendiri.
Terkait dengan Pilkada DKI, Hasto menjelaskan pilkada tidak semata-mata persoalan kalah atau menang, tetapi juga masalah keyakinan politik dan ideologi partai. PDI Perjuangan, kata Hasto, tidak semata-mata mengusung calon yang berpeluang menang. Tapi juga memperhatikan persoalan kebhinekaan dan calon yang tidak terlibat kasus korupsi.
"Di Gorontalo ada calon yang kuat tetapi diduga terlibat kasus korupsi, maka kami tidak mengusungnya. Begitu juga Banten ada calon yang kuat tapi terkait masalah satu keluarga yang menjadi terpidana korupsi, maka kami juga tidak mengusungnya," papar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika