REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri membantah adanya sistem pembagian kuota antara putra daerah dan nonputra daerah dalam sistem perekrutan taruna Akpol 2017. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.
"Itu belum ada (berdasarkan kriteria putra daerah)," ujar Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/6).
Menurut Martinus sistem perekrutan taruna Akpol yang ada di daerah-daerah yang ada hanya berdasarkan kouta kirim. Artinya kata dia masing-masing daerah akan mengirimkan pesertanya kemudian Polda setempat akan menyeleksi dan mengambil lima sampai 10 persen peserta yang mendaftar.
"Misalnya Jawa Barat, kuota kirim informasinya 27 berarti itu hampir sekitar 270 orang sampai 540 yang daftar ya. Sehingga diambilah kuota kirim untuk tes tingkat pusat itu adalah sekitar 5 sampai 10 persen," papar Martinus.
Sehingga tegasnya, tidak ada sistem perekrutan seperti yang dimaksudkan ada kuota untuk putra daerah dan nonputra daerah. Jika hal terjadi di salah satu polda tentu Mabes Polri akan menyelidikinya.
"Berdasarkan kuota (kirim) saja tidak ada berdasarkan (putra daerah) belum ada berdasarkan kesukuan seperti itu," tegas dia.
Polda Jawa Barat disebut memberlakukan kebijakan kuota putra daerah dan nonputra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol. Tentu saja kebijakan ini menuai kontroversi dan para orang tua berniat membawa masalah tersebut ke Propam Mabes Polri.
Dalam rekaman video yang beredar, para orang tua terlihat sangat marah dan kecewa dengan kebijakan yang menurut mereka dibuat tiba-tiba. Jika ada kebijakan putra daerah dan nonputra daerah harusnya sudah diberitahukan sejak awal.
Seorang bapak juga mengatakan anaknya mendapatkan rangking 15 dari 23 peserta. Namun lantaran bukan putra daerah anaknya kemudian tidak lulus padahal nilainya di atas putra daerah yang lolos.
"Anak saya rangking 15 dari 23, tidak bisa masuk, pikir pakai ini (menujuk kepala)," teriaknya kepada panitia dalam sebuah rekaman video.
Selain menerapkan kebijakan kuota putra daerah dan nonputra daerah, Polda Jabar juga melakukan tes kesehatan ulang yang mana tidak terjadi hal demikian di Polda-Polda lain. Seseorang dalam video tersebut mengatakan jika hal ini tentu saja sudah merupakan olahan sistem perekrutan di Polda Jabar.
"Harusnya dari awal bilang, ini diolah-diolah terus," ujarnya
Kapolisian Daerah Polda Jabar belum ada yang bisa menanggapi tentang kericuhan tersebut. Mereka mengaku akan memberikan keterangan resmi pasca melakukan rapat internal.
"Masih kita rapatkan dulu ya, nanti kalau sudah lengkap saya kirimkan. (Kuota putra daerah) Saya belum bisa (komentar) nanti kalau sudah lengkap yaa," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (29/6).
