REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta pemerintah-pemerintah daerah untuk ikut memantau warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah.
Permintaan ini sekaligus menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius kepada pemda agar membantu mengoptimalkan pencegahan aksi-aksi terorisme di daerah.
"Terkait yang disampaikan Kepala BNPT tentang permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah, Kemendagri sudah membuat radiogram, sudah tiga kali, dan mengirimkannya kepada bupati dan wali kota yang dimaksud," ujar Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin malam.
Menurut Tjahjo Kumolo, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, Kemendagri telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.
Tjahjo juga berpesan kepada pemda untuk mengoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) tingkat kabupaten dan kota.
"Sebagaimana kasus Gafatar dulu, saat akan dipulangkan ke daerah dan dikumpulkan di Cibubur, Kemendagri mengundang kepala daerah menjemput warganya. Dengan demikian mereka tahu warganya tinggal dimana setelah dikembalikan ke daerah asal, yang dapat mempermudah memantau warganya tersebut," jelasnya kemudian.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan hingga kini pihaknya mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari Suriah, yang telah menyebar di seluruh Indonesia.
Terkait dengan itu, ia menilai pendatang tersebut perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu, sebelum dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing. Selain itu, Suhardi juga meminta pemda ikut memantau kegiatan WNI dari Suriah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika