REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pagi ini (4/7), meja dan kursi pengaduan tampak berjajar rapi di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Namun, hingga pukul 09.00 WIB, pengaduan tampak sepi di hari kedua masuk kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini (Pemprov DKI Jakarta).
Menurut data yang diterima oleh Republika, hingga pukul 09.00 WIB, tidak ada warga yang mengadu di meja pengaduan ketenagakerjaan, perhubungan, dan pajak daerah. Sementara itu, ada tiga orang yang mendaftar untuk masuk ke dalam rumah susun (rusun) di meja pengaduan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satu orang melakukan pengaduan di meja pengaduan kesehatan, tiga orang melakukan pengaduan di meja pengaduan pendidikan, dan tujuh orang melakukan pengaduan di meja pengaduan umum.
Menurut Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rusun, Jani Malau, tiga orang yang mendaftar untuk mendapatkan rusun merupakan warga Cengkareng, Pademangan, dan Tanjung Priok. "Rusun yang didapat lokasinya nanti tergantung ketersediaan rusun di mana," ujar Jani di Balai Kota, Selasa (4/7).
Pengundian rusun dari pendaftaran umum ini juga menunggu ketersediaan rusun. "Untuk sekarang prioritas masih tetap yang normalisasi sungai," katanya.
Pada hari ini, Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau pengaduan di pendopo Balai Kota. Ia sempat berbincang dengan pegawai negeri sipil (PNS) yang melayani pengaduan.
Djarot mengakui pengaduan di hari kedua masuk kerja ini masih sepi. Ia menilai pengaduan sepi kemungkinan karena masyarakat Jakarta belum pulang mudik. "Tapi tetap kita layani sampai jam 8.30 dan kita kontrol. Kita ikuti proses penyelesaiannya dan eksekusinya," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa.
Djarot mengatakan, ada warga yang mengadu kepada Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta. "Tadi saya sampaikan kepada mereka yang terutama mengadu tentang rumah susun, sampai saat ini yang terdata minta unit di rumah susun itu sudah hampir 11 ribu (orang). Sedangkan unit yang tersedia yang kosong ini ada sekitar 1.500 (unit). Maka kita perlu survei mana yang paling mendesak itulah yang akan kita urusi," katanya.
Mantan Wali Kota Blitar ini pun mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memang sedang giat membangun rumah susun untuk warga yang terkena normalisasi sungai maupun yang tidak terkena normalisasi sungai. "Kita memang lagi genjot membangun rumah susun untuk menampung mereka yang bukan hanya dipersiapkan untuk yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Mereka membutuhkan satu hal dan kita berikan," ujarnya.