REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Pemindahan ini pun masih butuh kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan. Termasuk keinginan Gubernur Kalimantan Timur yang berharap pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan di provinsi tersebut.
"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden melalui siaran pers Istana Negara, saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).
Jokowi mengungkapkan, dalam persiapan pemindahan ini setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, Jokowi enggan mebeberkan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.
"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.
Meski demikian, Jokowi menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," papar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika