REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Sarana Multigriya Financial (Persero) atau lebih dikenal dengan SMF tahun ini mendorong terjalinnya kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebab, penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) di wilayah Indonesia tengah dan timur masih sedikit.
"Dana KPR banyak dipakai di Indonesia bagian barat," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam konferensi pers di Graha SMF, Jumat (14/7).
Ia menambahkan, pihaknya sebagai penyalur pendanaan untuk KPR menginginkan adanya penyaluran KPR yang merata dari Aceh sampai Papua. Sebagai bank yang mampu menyentuh hingga ke seluruh negeri, BPD memiliki peran penting sebagai penyalur KPR.
Untuk itu pihaknya pada 2017 ini berupaya menggenjot peran BPD untuk menyalurkan KPR. Hal ini didorong dengan pangsa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di daerahnya. BPD juga diakui Ananta lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing.
Saat ini sudah ada 24 BPD yang menjadi mitra SMF. Itu artinya tinggal dua lagi BPD yang perlu dirangkul menjadi mitra. "Satu BPD berada di Kalimantan dan satu di pulau Jawa," katanya.
Kendati demikian, Ananta menambahkan, pada semester satu tahun ini minat berbagai institusi penyalur KPR untuk memperoleh pendanaan semakin meningkat.
Tercatat sepanjang semester satu tahun 2017, SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp 4,25 triliun atau 74,56 persen dari target tahun 2017. Dari angka itu, BPD menerima 5,88 persen, sangat kecil dibanding bank umum (77,6 persen) dan Bank Syariah (16,4 persen).
Namun, presentase tersebut meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 4,5 persen dari Rp 4,19 triliun. Sedangkan untuk bank umum penyaluran sebesar 95,4 persen sedangkan belum ada proses untuk bank syariah.
Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, sebagai upaya mendorong BPD agar mau menyalurkan KPR dalam jumlah besar, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga pihak terkait lainnya untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) KPR BPD.
"Ini sebagai standar dalam oenyakuran KPR bagi BPD," ujar dia. Pihaknya juga menyusun SOP KMK Konstruksi serta tengah disusun SOP KPR Syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika