REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menginginkan ada langkah-langkah perbaikan di internal Partai Golkar, setelah ditetapkannya Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka. Jusuf Kalla mengatakan, beberapa pengurus Golkar sudah bertemu dengannya untuk meminta pendapat.

"Banyak teman-teman Golkar yang datang ke saya untuk meminta pendapat dan pandangan, tapi bagi saya ini sudah urusan DPP dan DPD masing-masing, memang tentu apabila ketumnya tersangka ya ada langkah-langkah perbaikan," ujar Jusuf Kalla yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (25/7).

Sebelumnya, dalam rapat pleno DPP Partai Golkar telah menyetujui keputusan untuk menugaskan Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk bersama-sama melakukan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tugas organisasi.

Menurut Golkar keputusan ini merupakan langkah pertama menuju perbaikan di internal Golkar. Untuk langkah selanjutnya Jusuf Kalla berharap Golkar bisa mengadakan Rapimnas. "Kita tunggu apa keputusan DPP sendiri atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu prosedurnya ada di AD/ART," kata JK.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan partainya tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub), meski Ketua Umum Golkar Setya Novanto telah menjadi tersangka korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Hal itu disampaikan Nurdin, sebagai salah satu keputusan resmi rapat pleno DPP Partai Golkar.

Rapat pleno juga memutuskan berkaiatan proses pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada 20 juli 2017. Ia mewajibkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar hadir dalam rapat paripurna DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika