REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan menegaskan bahwa Hanura sebagai anggota partai pendukung pemerintah, tidak akan melakukan perbuatan yang menjegal kebijakan pemerintahan. Ia berkoalisi dalam pemerintahan ibarat pertemanan, harus dilakukan secara tulus dan tidak boleh 'berselingkuh'. 

"Hanura sebagai anggota koalisi pemerintahan, tidak akan melakukan perbuatan yang menjegal teman apalagi 'menggunting dalam selimut'," kata dia dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8), dilansir dari Antara.

OSO mengatakan, Hanura sebagai parpol pendukung pemerintah tetap berkomitmen atas sikap politiknya tersebut sehingga akan terus mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, dukungan Hanura juga diberikan kepada pemerintah terkait kebijakan membubarkan organsiasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila dan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Bagi Hanura, Pancasila sebagai ideologi sudah final. Membubarkan ormas yang menolak Pancasila adalah konstitusional," ujarnya.

Partai Hanura akan melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I bertempat di Kuta, Bali pada tanggal 4-5 Agustus 2017. Rapimnas I akan membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan mendesak, yang akan dihadiri oleh unsur peserta dan peninjau. 

Rapimnas I juga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agenda politik strategis nasional baik internal seperti agenda politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu-Pilpres 2019. Selain itu, secara eksternal, yang kemudian itu akan menjadi sikap politik Partai Hanura, baik dalam hal kepartaian maupun keIndonesiaan.