REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Istri Presiden Perancis Brigitte Macron tak akan lagi mendapatkan panggilan resmi ibu negara atau first lady. Berita ini disampaikan oleh pemerintah Perancis menyusul sebuah petisi untuk mengubah statusnya.
Dilansir laman The Guardian, Selasa (8/8), Sebuah piagam transparansi akan dipublikasikan beberapa hari mendatang untuk memperjelas posisi istri Emmanuel Macron ini. Namun, pembantu presiden menegaskan bahwa perannya akan benar-benar menyangkut kepentingan publik, bukan politis.
Elysee tidak membuat pengumuman resmi. Namun, pejabat terkait dipaksa memberikan komentar atas petisi atas sebutan, status, dan anggaran untuk istri presiden. Petisi itu ditandatangani lebih dari 275 ribu orang hanya dalam dua pekan.
Selama masa kampanye, Macron berjanji untuk mengklarifikasi peran istrinya untuk mengakhiri kemunafikan atas situasi tersebut. Salah satu tindakan Macron setelah ia berkuasa ialah membentuk partai pekerja untuk memeriksa posisi ibu negara.
Sebuah poling YouGov untuk edisi Perancis yang dilakukan Huffington Post Mei lalu menunjukkan 68 persen penduduk Perancis menentang ibu negara diberi peran resmi. Isu itu menimbulkan kontroversi saat anggota parlemen Perancis berhadapan dengan undang-undang moralitas baru yang melarang mereka mempekerjakan istri atau anggota keluarga.
Piagam untuk mengklarifikasi status Brigitte dinilai akan memperjelas peran istri presiden dan membuat publik untuk pertama kalinya menentukan berapa jumlah pasti karyawan yang dipekerjakan untuknya dan total anggaran.
Saat ini, baik konstitusi maupun protokol Perancis menetapkan beberapaaturan. Istri-istri presiden sebelumnya dapat menjalani aturan itu dengan baik.Kegiatan amal dan publik mereka dibiayai oleh anggaran dari Elysee senilai 5-7 juta Franc atau sekitar 4,5-6,3 juta Euro.
Staf presiden menegaskan perubahan itu tidak dilakukan karena adanya petisi, namun merupakan hasil refleksi dari kelompok kerja. Juru Bicara Pemerintah Christophe Castaner menuliskan, Brigitte Macron memiliki peran dan tanggung jawab.Kami mencoba transparan dan menjelaskan perangkat yang dimiliki untuknya.
Tak ada modifikasi undang-undang, tak ada pendanaan baru, tak ada gaji untuk Brigitte Macron. Hentikan kemunafikan! cuit Castaner di akun Twitter.
Ia menerima lebih dari 200 surat per hari dan tetap menjaga hubungan dengan masyarakat Perancis dengan penuh kebijaksanaan. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi France2, Castaner mengatakan, "Kami tidak bicara soal pekerjaan. Kami bicara tentang status. Sebuah pekerjaandiremunerasi. Istri presiden tidak menerima remunerasi dan akan tidak akan menerimanya untuk apa yang dilakukan, walaupun dia terus hadir di samping suaminya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika