REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan menelaah video berisi hujatan sekelompok anak di Jawa Timur terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini diduga terjadi saat mereka berunjuk rasa menolak kebijakan sekolah lima hari per pekan.

"Terkait itu, KPAI tidak memantau, di lokasi dan belum mendalami kebenaran video itu. KPAI akan mendalami," kata Ketua KPAI Susanto di Jakarta, Selasa (15/8).

Mengenai tindakan KPAI selanjutnya, dia mengatakan, belum ada rencana penanganan sebelum selesai pendalaman atau penelahaan terhadap video tersebut. KPAI belum dapat memastikan apakah akan mememanggil pihak-pihak terkait sampai pendalaman secara menyeluruh selesai dilakukan.

Sebelumnya, beredar video sekumpulan pengunjuk rasa menolak kebijakan sekolah lima hari. Dalam tuntutannya, mereka meneriakkan kata-kata untuk membunuh Mendikbud Muhadjir Effendy. Terlepas dari maksud pesan tersebut, sejumlah pihak menyayangkan hal tersebut terjadi.

Terkait kebijakan sekolah lima hari, Susanto mengatakan polemik harus segera diakhiri karena pertentangannya menguras energi. Maka, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengambil sikap untuk mengakhiri polemik sekolah lima hari.

Kebijakan sekolah lima hari sebagaimana Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah sendiri, kata dia, berpotensi menyeragamkan sekolah di seluruh Indonesia. Padahal kebutuhan sistem pendidikan di sekolah seharusnya holistik sesuai kebutuhan di masing-masing sekolah dengan kekhasannya.

Dia mengatakan, penyeragaman lewat kebijakan sekolah lima hari bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terlebih sekolah lima hari berpotensi membuat anak didik menjadi tertekan dan berkurang waktu bermain, serta bercengkrama dengan orang tuanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika