REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) baru saja merilis hasil kajian terkait struktur Sesar Lembang. Dalam kajiannya struktur Sesar Lembang dengan panjang jalur sesar yang mencapai 30 kilometer menunjukkan bahwa laju pergeseran Sesar Lembang mencapai 5,0 mm/tahun.
Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan hasil monitoring BMKG juga menunjukkan adanya beberapa aktivitas seismik dengan kekuatan kecil. Adanya potensi gempa bumi di jalur Sesar Lembang dengan magnitudo maksimum 6,8 SR.
Hasil pemodelan peta tingkat guncangan (shakemap) oleh BMKG dengan skenario gempa dengan kekuatan M=6,8 dengan kedalaman hiposenter 10 km di zona Sesar Lembang menunjukkan bahwa dampak gempa dapat mencapai skala intensitas VII-VIII MMI (setara dengan percepatan tanah maksimum 0,2 – 0,4 g) dengan diskripsi terjadi kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat.
Dinding tembok dapat lepas dari rangka, monument/menara roboh, dan air menjadi keruh. Sementara untuk bangunan sederhana non struktural dapat terjadi kerusakan berat hingga dapat menyebabkan bangunan roboh. Secara umum skala intensitas VII-VIII MMI dapat mengakibatkan terjadinya goncangan sangat kuat dengan kerusakan sedang hingga berat.
"Dengan adanya hasil kajian sesar aktif oleh beberapa ahli akhir-akhir ini, maka penting kiranya pemerintah memperhatikan peta rawan bencana sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah," kata Sadly dalam siaran persnya.
Menurutnya perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam mendukung dan memperkuat penerapan building code dalam membangun struktur bangunan tahan gempa. Saat ini building code Indonesia mengacu kepada peraturan SNI 1726-2012. Upaya pembaharuan peraturan ini dikatakannya juga sedang dalam proses melalui Tim Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) yang melibatkan lintas bidang dan lintas sektoral dimana BMKG berperan aktif di dalamnya.
Meski demikian, kata dia, adanya hasil kajian potensi bencana diharapkan tidak membuat masyarakat yang bermukim di dekat jalur sesar terus dicekam rasa khawatir. Warga masyarakat harus meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa dan mengikuti arahan pemerintah dalam melakukan evakuasi.
Ia pun mengimbau pemerintah daerah untuk terus menyosialisasikan ke masyarakat agar kawasan yang berada di sesar Lembang tidak disalahgunakan. "Kegiatan sosialisasi di daerah rawan harus digalakkan, karena dapat membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana. Kesiapan dalam menghadapi bencana terbukti dapat memperkecil jumlah korban," tuturnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen mengantisipasi kerusakan lingkungan di daerah-daerah rawan bencana. Termasuk kawasan yang dilalui sesar Lembang.
Menuruy Deddy, Pemprov Jabar mulai mengetatkan izin-izin pembangunan di daerah rawan. Hal tersebut untuk mengantisipasi bencana yang bisa merugikan banyak pihak. "Jadi memang sesar Lembang itu harus hati-hati. Itu makanya kita mulai ketat pembangunan KBU. Selain memang potensi ekonominya tapi potensi bencananya tinggi sebetulnya," kata Deddy di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (15/8).
Ia pun mengimbau pemerintah kota/kabupaten terkait untuk senantiasa berkomitmen penuh mengawasi pembangunan di daerah rawan. Karena sudah ada zona-zona yang ditetapkan dalam proses perizinan pembangunan di satu kawasan. "Jadi pemerintah kota kabupaten setempat jangan sekadar mengharapkan PAD, IMB tapi dilihat juga ini ada aturan ada perda yang harus sama-sama kita taati," ujar dia.
Pemprov Jawa Barat pun tengah membentuk tim layaknya samsat untuk mengurus perizinan di kawasan rawan bencana. Tim ini terdiri dari penegak hukum dan dinas terkait. Sehingga dalam pengawasan dan prosesnya bisa terintegrasi satu sama lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika