REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, ada dua hal yang harus dipertimbangkan DPR dan pemerintah sebelum merealisasikan pembangunan gedung baru DPR dan apartemen bagi anggota dewan. Pertama, apakah pembangunan dua gedung itu akan meningkatkan kinerja DPR atau tidak.
Kedua, DPR dan pemerintah harus mencari cara untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan dua gedung itu akan berujung pada peningkatan kinerja dan membawa negara menjadi lebih baik.
"Intinya kalau meningkatkan kinerja DPR dan disetujui oleh rakyat ya silahkan. Tapi tentu hal ini harus dirundingkan betul karena ini sensitif," kata Andre saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/8).
Namun, lanjut Andre, jika harus memilih salah satu di antara dua gedung tersebut, lebih baik mengutamakan pembangunan gedung DPR. Terlebih, tanpa harus membangun apartemen pun, para anggota dewan sudah memiliki rumah dinas.
Apalagi, kondisi gedung atau ruang kerja para anggota DPR yang ada saat ini sangat sempit. Sehingga, jika kita menuntut peran dan kinerja anggota DPR untuk optimal, tentu ruangan itu terbatas dan terlalu sempit. Sehingga sulit bagi anggota dewan dan para stafnya kerja.
"DPR harus bisa menunjukan ini ke masyarakat, bisa meyakinkan masyarakat karena ini masalah sensitif. Ajak lah masyarakat ke DPR lihat nih ruangan seperti ini, LSM-LSM penolak ajak melihat," ucap Andre.
Wacana pembangunan gedung baru DPR muncul kembali, bersamaan adanya usulan kenaikan anggaran 2018, Rp 5,7 triliun atau naik Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran 2017. Di mana, sebagian anggaran DPR itu diusulkan untuk pembangunan kompleks anggota dewan di lahan bekas Taman Ria Senayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika