REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8) lalu. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menghargai KPK yang menangkap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dengan korupsi.
"Kita menghargai KPK bisa menangkap hal-hal seperti itu untuk setidaknya menyadarkan (pegawai negeri sipil)," ujar Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Jumat (25/8).
Dalam OTT tersebut, petugas KPK menemukan 33 tas yang berisi uang senilai Rp 20,74 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian perhubungan, Tahun Anggaran 2016-2017.
Kasus suap di lingkungan Kementerian Perhubungan bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2016 lalu, Polda Metro Jaya melakukan OTT terhadap kasus pungli di Kementerian Perhubungan yang melibatkan tiga pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Jusuf Kalla mengakui, tidak mudah melakukan pengawasan terhadap pegawai pemerintah di seluruh Indonesia. Sebab, negara ini terlalu besar dan jumlah pegawai negeri sipil cukup banyak yakni sekitar 900 ribu orang. Selain penangkapan di lingkungan kementerian, sebelumnya KPK juga menangkap bupati dan kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Tak lama berselang, KPK kembali menggelar OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Memang tidak semua bisa dijaga, apalagi kita negara besar begini, banyak pejabatnya, bagaimana bisa menjaga keseluruhan," kata Jusuf Kalla.
Proyek tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ambisius ini diklaim bakal mampu memangkas biaya pengangkutan sejumlah komoditas dari satu daerah ke daerah lainnya, terutama wilayah Indonesia timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kementerian Perhubungan berencana membuka 13 trayek tol laut baru. Pada April 2017 lalu, ada satu trayek yang batal dilelang lantaran pesertanya tak memenuhi kualifikasi.
Ada juga trayek yang tak memiliki penawarnya, yakni trayek Tanjung Perak-Kisar-Namrole PP dan Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe PP. Sementara itu, trayek tol laut yang sudah ada pemenang lelangnya adalah Tanjung Perak-Wanci-Namlea oleh PT Mentari Sejati Perkasa. Perusahaan itu juga memegang trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki PP.
Kemudian trayek Tanjung Priok-Enggano-Mentawai PP dipegang oleh PT Mandala Sejahtera Abadi. Sedangkan trayek Tanjung Perak-Belang Belang-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak dimenangkan oleh PT Luas Line.
Ikuti Whatsapp Channel Republika