REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang melanda etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi sorotan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, yang termasuk negara di Kawasan Asean. menanggapi hal itu wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mendorong Indonesia harus hadir memberikan solusi konkret terhadap krisis kemanusiaan ini.
"Harus ada solusi terbaik, tanpa mengintervensi politik dalam negeri Myanmar, lebih kepada aspek kemanusiaan dan jangan sampai genosida menghilangkan suatu kaum. Barangkali boleh diusulkan penyelesaian seperti MoU dengan Aceh dalam perjanjian Helsinki," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN), dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (5/8).
Taufik melanjutkan, mayoritas fraksi di DPR menyoroti banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan ini. Hal itu pun terlihat pada Rapat Paripurna DPR yang digelar pekan lalu. Sebab, kasus yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga harus disikapi secara serius. Untuk mencari solusi konkret tersebut, DPR akan menindaklanjuti dalam rapat pimpinan, dan menyusun sejumlah rekomendasi.
"Kita akan lakukan Rapim ditindaklanjuti kemudian kami akan konsultasi rapat pimpinan fraksi sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR," katanya.
Taufik memastikan, salah satu rekomendasi DPR adalah permintaan agar penghargaan nobel perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi agar dicabut. Suu Kyi dianggap gagal menjaga misi perdamaian dengan pembiaran yang terjadi di Rakhine.
Politikus asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, rekomendasi resmi DPR RI itu akan diteruskan ke World Parliamentary Forum yang digelar di Bali pada Rabu ini. Forum ini diikuti oleh 47 negara termasuk Myanmar.
"Forum itu diikuti 47 negara, termasuk Myanmar juga hadir. Karena ini sudah serius dan sudah mengarah ke genosida, di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk bawa rekomendasi DPR yang tadi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika