REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, tahun politik tak akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya yang dimaksud dengan tahun politik yakni memasuki masa pendaftaran, khususnya pada akhir 2018 mendatang partai sudah mulai sibuk. Apalagi, di awal 2018 akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Jadi tahun depan itu sudah mulai Pilkada, persiapan Pilpres (pemilihan presiden) itu juga sudah mulai tahun depan, jadi politik akan cepat bergulir," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (5/9).
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyerukan para relawannya untuk bersiap-siap di 2019, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Ormas Projo (Pro Jokowi) di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (4/9) malam lalu.
Ketika memberikan sambutan, Jokowi menyinggung pencapresan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2018. Jokowi menyampaikan kepada simpatisan Projo bahwa September tahun depan ditetapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presien (cawapres).
Projo menggelar Rakernas III yg bertema "Bersatu Untuk Negeri, Bergerak Untuk Rakyat". Tema ini diambil untuk menyatukan gerak dan langkah seluruh energi yang dimiliki Projo.
Ini bukan pertama kali Jokowi menghadiri acara yang dihelat oleh kelompok pendukungnya. Bulan lalu, tepatnya 11 Agustus, Jokowi juga menghadiri acara simpatisan dengan agenda silaturahmi nasional (Silatnas) II pendukung setia Jokowi.
Acara itu bertempat di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam Silatnas ini, para pendukung Jokowi berharap agar mantan wali kota Solo ini bisa maju dan sukses sebagai presiden untuk periode kedua.
Jusuf Kalla menegaskan, dibentuknya relawan Presiden Joko Widodo tidak akan menganggu jalannya pemerintahan. Sebab, pada umumnya tim relawan tidak diambil dari pegawai negeri sipil (PNS). "Kan PNS tidak boleh berpolitik, jadi (pemerintahan) tidak akan terganggu," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla memastikan, seluruh kebijakan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus berpihak bagi kesejahteraan rakyat. Terutama untuk pemenuhan kesehatan, dan pendidikan yang memiliki porsi besar di APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika