REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Parlemen India menolak kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali pada penutupan Forum Parlemen Dunia (WPF) 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9). Deklarasi Bali memuat 17 poin kesepakatan di mana lima di antaranya terkait dukungan parlemen dunia untuk penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Lima poin tersebut tertuang dalam komitmen parlemen dunia untuk mengakhiri kekerasan dan memelihara perdamaian dunia. Poin pertama adalah mengakui pentingnya mempertahankan perdamaian dunia sebagai prinsip mendasar dalam menangani konflik potensial dan pascakonflik melalui cara damai, diplomasi, dan dialog preventif. Forum parlemen juga berjanji mewujudkan perdamaian dunia melalui dialog inklusif, termasuk dialog antarparlemen.

Kedua, bekerja keras mewujudkan masyarakat dunia yang damai, adil, dan inklusif yang terbebas dari rasa takut, kekerasan melalui cara-cara parlementer, termasuk memberlakukan undang-undang terkait melalui mekanisme pengawasan.

Ketiga, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine, khususnya kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Parlemen dunia meminta semua pihak berkontribusi memulihkan stabilitas dan keamanan, menolak cara-cara kekerasan, menghormati hak asasi manusia (HAM) untuk seluruh penduduk di Rakhine terlepas dari apapun kepercayaan dan etnis mereka. Parlemen dunia juga memfasilitasi dan menjamin akses yang aman untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke Rakhine.

Keempat, menyerukan dan memfasilitasi akses terhadap keadilan, penghormatan terhadap HAM, peraturan perundang-undangan yang efektif serta akuntabel di semua tingkatan.

Kelima, bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan penegakan hukum yang efektif untuk memerangi segala bentuk kekerasan. Forum Parlemen Dunia juga memberi perhatian khusus pada perempuan, anak-anak, juga kaum rentan untuk meningkatkan aksi memerangi perubahan iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika