REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah seharusnya tidak memasang ketentuan secara spesifik untuk pembangunan sebuah desa. Warga masyarakat desa sebaiknya diberikan kebebasan untuk mengelola dana desa untuk pembangunan desanya tersebut.

"Jangan terlalu spesifik 'bikin ini, bikin itu'. Berilah kebebasan mereka, boleh diberikan masukan, tapi jangan terlalu diarahkan," ungkap pengamat dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sentot S Satria, pada diskusi bertema "Rakyat, Desa, dan Tanahnya" di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/9).

Masyarakat desa, menurut Sentot, bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri. Dia menambahkan, pemerintah bisa memberikan masukan untuk membuka wawasan setiap desa. Namun, dia menyatakan, tidak perlu memberikan masukan yang terlalu spesifik.

"Misal pemilihan pengerasan jalan. Kenapa milih pakai beton? Mungkin di desa itu ingin memadatkaryakan masyarakatnya. Sampai hal-hal seperti itu, beri kebebasan masyarakat untuk ambil keputusan," kata Sentot.

Dia memberi contoh Desa Plososari, Kendal, Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Suwardi. membutuhkan jalan penghubung yang sangat beasr, sampai 13 kilometer. 

“Kebutuhan desa masih banyak. Sayang kalau ada kebijakan yang seolah-olah jadi kewajiban desa untuk membangun. Hormati betul asas subsidiaritas ini," kata dia.

Suwardi yang datang pada diskusi itu menuturkan pembangunan di desanya dilakukan sesuai kebutuhan oleh warganya. Dia menyatakan kebutuhan infrastruktur memang dirasa paling dibutuhkan oleh warga-warganya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika