REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menterinya agar tak memperumit regulasi bagi pengusaha baru yang ingin berinovasi. Bahkan, regulasi yang ada harus dipangkas sehingga lebih mempermudah masyarakat untuk berinovasi.

Ia menjelaskan, masyarakat perlu mendapatkan keleluasaan dan ruang untuk bereksperimen sehingga dapat menciptakan inovasi baru.  "Hal-hal yang baru harus dicoba, dan ini memerlukan cost dan biaya. Berarti startup jangan dicekik dengan regulasi berlebihan. Jangan terlalu diatur-atur," kata Jokowi dalam acara Economic Talkshow 'Ekonomi Baru di Era Digital' di JCC, Jakarta, Rabu (20/9).

Presiden mengatakan, banyaknya aturan justru menyebabkan masyarakat terjerat perizinan sehingga sulit untuk berkembang. Saat ini, pemerintah pun tengah memangkas ribuan aturan yang memperumit masyarakat berinovasi seiring perkembangan era digital ekonomi.

"Ini juga alasan kenapa pentingnya deregulasi. Mengurangi tumpang tindih aturan dan persyaratan yang menghambat cara baru, pola baru, inovasi baru," kata dia.

Selain pemangkasan regulasi, pemerintah juga tengah mengejar pembangunan infrastruktur. Hal ini, kata Jokowi, merupakan kunci utama dalam menciptakan inovasi.  Pemerintah pun akan meningkatkan keamanan siber yang akhir-akhir ini sering menyerang masyarakat dunia.

"Ini strateginya harus kita lakukan. Serangan virus, ransomeware wannacry, ini juga harus menjadi perencanaan dan pemikiran kita," ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Siber Nasional dan Sandi Negara. Saat ini, kelembagaannya masih dalam proses pembentukan.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada pengusaha untuk menyiapkan sarana keamanan siber secara baik. "Jangan sampai kejadian aplikasi digital yang mengumpulkan jutaan pelanggan, dibobol dan data pelanggan dibocorkan dan dijual ke orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika