REPUBLIKA.CO.ID,PALU -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku siap melakukan daur ulang film tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) secara teknis jika diminta presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukannya.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan, sebenarnya peristiwa pembantaian yang dilakukan PKI tidak bisa dihapus dari sejarah meski pahit dan itu harus diakui. Namun, ia menegaskan, isuyang sebenarnya adalah mengkomunikasikan cerita-cerita semacam itu ada dalam sejarah di generasi yang tidak mengalami, memiliki pandangan berbeda, minat yang berbeda, kepentingan yang berbeda.

Padahal kalau sejarahnya sudah diketahui, kata dia, tentu konten film tentang PKI ini harus di perbarui karena ada temuan baru.Sebenarnya, kata dia,yang diinginkan oleh presiden adalah mengkomunikasikan sejarah yang sama pada generasi yang berbeda. Kemendikbud, kata dia, siap membantu merealisasikan rencana ini jika diminta presiden Joko Widodo.

"Kami secara teknis siap saja kalau diminta presiden untuk menjalankan ini. Tetapi belum ada arahan," katanya kepada Republika usai mengisidialog nasional kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (25/9) malam.

Ia menyebut realisasi mendaur ulang film tentang PKI sebenarnyamasih jauh dari kenyataan, karena masih rencana dan wacana.Kalaupun ada pembuatan kembali film ini, ia memastikan tidak akan ada pelintiran maknanya.Yang juga harus diperhatikan, kata dia, adalah komunikasi sejarah pada generasi yang tidak mengalami, perhatiannya komunikasinya.

"Jadi, semangatnya pasti menegakkan kebenaran sejarah," ujarnya.

Apalagi, kata dia, tujuan dasar membuat daur ulang film ini adalah untuk memperkuat keutuhan Indonesia. Jadi, bukan untuk menambah persoalan perdebatan. Karena, tujuan pembuatan film baru ini sebagaiklarifikasi sehingga Indonesia bisa melangkah maju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika