REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang penyelundupan 5.000 senjata merupakan sikap politik yang tidak pantas. Dia menilai persoalan ini akan mempengaruhi dinamika politik keamanan.
"Ini akan mempengaruhi dinamika politik keamanan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/9).
Meski demikian, dia memandang pernyataan Gatot yang ditanggapi oleh kicauan akun resmi TNI AU tidak menyebabkan perpecahan internal dalam TNI. "Dalam konteks kicauan twitter TNI AU saya kira untuk mempertanyakan apakah benar informasi soal senjata yang disampaikan Panglima. Kami sampai cek rekaman (ucapan panglima) dan memang benar (seperti itu)," lanjutnya.
Meski begitu, Al Araf menyayangkan sikap Gatot. Dia menyebut panglima bersikap politis. Seharusnya, ia menambahkan, disampaikan kesiapan profesionalisme prajurit, sebab panglima hanya pelaksana kebijakan.
"Jika ada persepsi (penyelundupan) sebaiknya disampaikan ke Menteri Pertahanan (Menhan) dan Presiden, dengan cara sampaikan bahwa alutsista kurang, sementara prajurit melakukan pelatihan," tambah dia.
Sebelumnya, isu pembelian 5.000 senjata beredar sejak Jumat (22/9) lalu. Isu ini mengemuka berdasarkan cuitan Radio Elshinta dalam akun resmi @RadioElshinta, pada Jumat. Cuitan itu menyebut "Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal," jelasnya.