REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lolosnya Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto dalam sidang praperadilan kasus KTP-el dianggap menyisakan banyak polemik buruk bagi dunia peradilan. Hal yang berimbas langsung pula kepada perolehan suara partai Golkar.
"Apa pun yang terjadi, palu sidang sudah diketuk. Semua kejadian tersebut menyisakan banyak polemik buruk bagi dunia peradilan mau pun citra butuk pemerintah," ungkap salah satu inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Arif Budi Prakoso dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/10).
Hal tersebut, kata dia, juga berimbas langsung kepada menurunnya perolehan suara partai Golkar. Menurut Arif, apa pun langkag hukum lainnya, KPK harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia hukum di Indonesia.
"Sebagai kader Golkar, saya berpikir untuk melakukan usaha mengembalikan kejayaan partai dari semua persoalan yang ada. Partai Golkar dihadapkan pada suasana yang sangat kritis atas ketidakpercayaan publik," kata Arif.
Hal tersebut tergambar dari survei partai Golkar. Menurut Arif, Golkar menduduki urutan pertama kader yang terbanyak terciduk KPK. Yang kemudian hal itu menggerus elektabilitas suara Golkar. "Terbukti dari survei yang dilakukan SMRC pada bulan juni lalu, Golkar hanya memperoleh 9% suara," jelas Arif.