REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan penyerangan terhadap Kantor Kemendagri pada Rabu (11/10), diduga bukan hanya terkait hasil Pilkada Kabupaten Tolikara. Mendagri meminta aparat hukum menindak tegas oknum pelaku serangan tersebut.
"Apapun proses hukum harus ditegakkan dan harus dibongkar siapa aktor yang menggerakkan mereka" tegas Tjahjo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/10).
Tjahjo menjelaskan, puluhan warga Tolikara itu sebelumnya telah diterima secara baik-baik dan resmi di Kantor Kemendagri. Pejabat eselon I dan eselon II pun sering menerima kedatangan mereka. Karena itu, dia menyesalkan jika tindakan anarkis seperti pada Rabu lalu bisa terjadi.
"Mereka mengatasnamakan diri sebagai warga Tolikara pendukung calon yang kalah dalam Pilkada. Menurut kami, kejadian pada Rabu bukan sekedar persoalan hasil Pilkada atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil itu.
"Ada (pihak) yang bermain. Maka harus dicari akar permasalahannya dan pihak mana yang ada di balik mereka," lanjutnya.
Tjahjo menjelaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, telah memberikan penjelasan terkait persoalan Pilkada Tolikara. Selain itu, kata dia, dari sisi Kemendagri sendiri telah menjelaskan bahwa tidak bisa membatalkan putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat. "Mendagri tidak bisa mengubah SK yang kalah pilkada menjadi pemenang pilkada, tetapi puluhan warga itu tetap bersikukuh menyatakan bisa," tambah Tjahjo.
Sebelumnya, puluhan warga pendukungcalon Bupati Tolikara John Tabo-Barnabas Weya, melakukan serangan ke Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu. Serangan tersebut menyebabkan beberapa kerusakan di Kantor Kemendagri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Republika.co.id, penyerangan terjadi pukul 15.00 WIB. Adapun kronologis penyerangan bermula saat Barisan Merah Putih Tolikara hendak bertemu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soemarsono dan Soedarmo. Pertemuan itu bertujuan membahas sengketa Pilkada Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua , 2017.
Sebelum memulai pertemuan, kelompok masyarakat itu diduga kabur dari ruangan, kemudian langsung menyerang Kantor Kemendagri. "Mereka memprotes putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Singkatnya, si A lawan si B bersengketa, akhirnya ke MK, MK putusan sikapnya final. Ketika MK putus A, dia minta B disahkan, Mendagri pasti akan SK-kan putusan MK. Ini contoh konkret ketidaksiapan dalam Pilkada, tidak siap menang dan kalah," ujarDirektur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Rabu sore.
Ikuti Whatsapp Channel Republika