REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama tengah merumuskan draft kode etik siaran dakwah di media elektronik. Dirjen Penerangan Agama Islam, Khoiruddin mengatakan, dengan adanya kode etik tersebut pihaknya berharap ceramah agama bisa disampaikan dengan santun, baik di radio, televisi maupun di Internet.

Kode etik yang nantinya menjadi panduan para dai ini setidaknya akan mengatur empat pilar utama. Pertama, yaitu kode etik akan mengatur bahwa dai harus memiliki pemahaman tentang Alquran dan Hadis, serta memiliki wawasan kebangsaan mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kedua, kode etik dai juga akan mengatur adab berdakwah. Misalkan, dai harus mampu membaca Alquran dan Hadis dengan baik, tidak menafsirkan ayat atau hadis dengan penjelasan yang tidak pantas, serta tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan keji.

Menurut Khoiruddin, kode etik ini nantinya juga akan mengatur pembentukan Tim Pengawas. Tugas tim pengawas tersebut antara lain menganalisa, menilai, dan mengevaluasi program dakwah di media elektronik.

"Kalau tugas tim pengawas itu sebenarnya bukan mengawasi, tapi tugasnya pendampingan. Karena terjadi permasalahan para penyiar agama yang dilakukan di media elektronik. Jadi, tidak ada sanksi kita lebih banyak kepada pendampingan," jelasnya.

Di samping itu, tim pengawas juga bertugas menindaklanjuti aduan masyarakat bersama dengan Komisi Penyaiaran Indonesia (KPI), sehingga bisa didampingi. Sementara, keanggotaan tim terdiri dari Kemenag, Kemen Kominfo, KPI, MUI, asosiasi TV dan radio, ahli media, dan akademisi.

"Jadi kita bersama Menkoinfo, KPI, dan lainnya kita bangun untuk pengawasan ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika