REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) (Persero) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan Integrasi Data Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi di Taspen. Kerja sama tersebut untuk mendukung percepatan bisnis dan layanan kepada peserta Taspen.

Pengelolaan data secara elektronik tersebut berguna dalam kebutuhan data yang akurat dalam penerapan iuran wajib pegawai dan premi peserta PNS. Pengelolaan data tersebut juga bermanfaat bagi DJPK dalam menghitung alokasi dana transfer ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kerja sama tersebut juga mendukung terlaksananya good governance kedua perusahaan.

Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama diselenggarakan bertepatan pada Hari Oeang di Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan, Senin (30/10). Penandatangan dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro, dan Direktur DJPK Boediarso Teguh Widodo. Saat ini terdapat 484 Pemda yang telah menggunakan Aplikasi SIMGAJI Taspen dari total 542 Pemda. Jumlah peserta Taspen sebanyak 6,7 juta peserta yang terdiri dari peserta aktif sebesar 4,2 juta peserta dan peserta pensiun 2,5 juta peserta.

"Kami harapkan perjanjian kerja sama dan akselerasi teknologi ini dapat bermanfaat bagi peserta serta mendukung pengelolaan data PNS daerah yang juga merupakan peserta jaminan sosial yang dikelola oleh Taspen, baik itu jaminan pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian sesuai prinsip good governance," kata Direktur Utama Taspen, Iqbal Latanro, melalui siaran pers.

Melalui kerja sama tersebut, Data PNS daerah yang akurat dan lengkap sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional seperti kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, dan lain-lain. "Munculnya berbagai inovasi teknologi baik dalam hal layanan maupun data, sangat kami apresiasi. Ini menunjukkan bahwa Taspen mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih baik," ujarnya.