REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di NTB melakukan pembenahan pada sektor pelayanan publik dan memanfaatkan teknologi informasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, transparan, efektif, efisien.
"Untuk memangkas alur pelayanan yang berbelit-belit dan yang tidak kalah pentingnya adalah stop pungli serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang," ujar Amin saat membuka Rapat Desk dan Peresmian Sekretariat Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur NTB, Senin (6/11).
Amin menambahkan, masih banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadu tentang pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan tidak saja sulit dan membutuhkan waktu lama serta boros biaya, tetapi juga masih adanya praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini cukup ironi lantaran salah satu misi pembangunan yang diusung Pemprov NTB adalah terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dan melayani.
Amin berharap dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ada, perbaikan sistem dan modernisasi pelayanan ini akan mampu menjawab harapan publik tentang pelayanan yang semakin sederhana, mudah, dan murah, tetapi tetap sesuai dengan koridor dan kebutuhan masyarakat.
"Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perbaikan berbagai instrumen tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," kata Amin.
Kepala Biro Organisasi Yusron Hadi melaporkan, Biro Organisasi membuat pembentukan desk terpadu kendali penyelenggaraan pelayanan publik demi peningkatkan kualitas pelayanan publik. Rencananya, informasi pelayanan publik, aduan, dan tingkat kepuasan masyarakat akan terangkum dalam sebuah aplikasi di telepon genggam pada 17 Desember 2017, berbarengan dengan HUT NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika