REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyatakan jangan ada lagi proses pembiaran terhadap tindakan akal-akalan untuk menghindar dan menghambat proses penyidikan. KPK juga diminta jangan lagi terlena berhadapan dengan tipu muslihat dan kelicikan-kelicikan para saksi dan tersangka.

"KPK juga tidak boleh lagi ragu-ragu apalagi takut dengan ancaman adanya perlindungan atau intervensi dari kekuasaan," tutur dia melalui pesan elektronik, Selasa (7/11).

Menurut Doli, bila memang benar adanya ancaman atau intervensi itu, ia meminta dibuka ke publik agar rakyat tahu siapa saja yang menghalang-halangi pemberantasan korupsi di Indonesia ini. "Pekerjaan rumah dalam pembangunan hukum di Indonesia masih banyak sekali," katanya.

Proses dan putusan hukum, lanjut Doli, sering sekali dirasakan dapat diintervensi dan dikalahkan oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Ini menurutnya, menjadi ancaman bagi pemberantasan korupsi dan penegakan Indonesia sebagai negara hukum.

Infografis, Susah Payah Mengejar Setnov.

"Pengalaman sebelumnya, tentu mengharuskan KPK saat ini dan ke depan, mengambil langkah-langkah yang lebih berani, cerdas, cerdik, dan tegas," tutur dia.

Terbitnya SPDP oleh KPK terhadap Setya Novanto, kata Doli, juga merupakan babak baru dalam proses penuntasan megaskandal korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) yang diduga melibatkan Novanto. "Setelah sebelumnya gugatan praperadilan Novanto dimenangkan Hakim Cepi Iskandar, kita semua berharap langkah yang diambil oleh KPK itu sudah melalui proses evaluasi yang cukup mendalam," kata dia.

Doli menambahkan, KPK harus melakukan proses konsolidasi terhadap seluruh jajaran internalnya, baik pimpinan maupun di level direktur dan penyidik. Pihaknya berharap langkah KPK ini solid didukung seluruh jajaran. Tidak lagi seperti sebelumnya yang selalu ada pro kontra dan split decision.

Ikuti Whatsapp Channel Republika