REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penolakan-penolakan terhadap pihak-pihak pengisi pengajian yang disertai pengerahan massa kian mengemuka belakangan ini. Terkait hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin meminta berbagai pihak menahan diri agar tak terjadi perpecahan umat.
"Masing-masing kita harus lebih mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau hal yang justru bisa berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, konflik sosial," kata Menag, kemarin.
Menurut dia, tindakan seperti itu sangat rawan ditunggangi dan disusupi oleh pihak-pihak yang ingin memecah persatuan umat. Menteri agama mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kalangan terkait penolakan-penolakan akhir-akhir ini.
Tindakan-tindakan tersebut harus diredam agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. "Saya mengimbau betul semua pihak tidak perlu mengerahkan massanya masing-masing untuk mempertajam atau memperuncing persoalan ini," kata dia.
Menurut Lukman, seluruh umat Islam mempunyai hak yang sama untuk berceramah, sepanjang tidak provokatif, tidak mengandung caci maki, atau justru menimbulkan konflik atau perpecahan di antara umat Islam. Jika ada tokoh yang menyampaikan ceramah seperti itu, menurut Lukman, sebaiknya dilaporkan dan diselesaikan secara hukum.
Dalam sepekan ini, sedikitnya dua penolakan ceramah mengemuka dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial Indonesia. Salah satunya, penolakan terhadap pendakwah Felix Siauw yang rencananya mengisi pengajian di Masjid Manarul Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (4/11).
Ratusan anggota badan otonom PC Nahdlatul Ulama (NU) Bangil saat itu menolak Felix dengan asumsi yang bersangkutan kerap mengampanyekan khilafah. Dalam keterangan resminya, Felix mengiyakan menolak menandatangani surat kesetiaan terhadap Pancasila yang disodorkan para penolak karena merasa difitnah.
Sedangkan di Garut, Jawa Barat, terjadi penolakan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir yang rencananya mengisi pengajian di Masjid Agung Garut pada Sabtu (11/11) nanti. Ustaz Bachtiar merupakan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sekaligus ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama.
Wakil Sekretaris PCNU Garut Aceng Hilman mengatakan, penolakan itu karena Bachtiar tak tegas mengecam radikalisme. "Ada sebuah efek domino dari kegiatan itu. Buat roh orang-orang jihadis radikalis masih tetap tumbuh. Makanya, ketika muncul kami lakukan penolakan atas kedatangan di bumi Garut ini," ujarnya, kemarin.
Sedangkan Ustaz Bachtiar belum mengatakan, apakah akan tetap menghadiri pengajian atau tidak. Ia hanya meminta umat Islam agar tak terprovokasi dengan penolakan-penolakan. “Utamakan ukhuwah dan nomor sekiankan kepentingan pribadi dan kelompok untuk bangsa Indonesia dan Islam kita berjuang," kata dia.
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan mekanisme penolakan-penolakan belakangan. "Tak enak rasanya ketika mendengar penolakan kajian di Bangil meskipun saya sendiri tak setuju isi ajakan khilafah," ujar Kiai Cholil.
Menurut Kiai Cholil, jika ada pihak-pihak yang tak setuju, cukup mengimbau jamaah agar tak hadir di pengajian-pengajian tertentu. Namun, Kiai Cholil juga meminta agar para ustaz yang mendapat penolakan melakukan introspeksi diri dan menyesuaikan ceramahnya dengan kondisi masyarakat sekitar.
Sedangkan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengkritisi para penceramah yang ditolak. Menurut dia, para ustaz juga harus menjaga lisan dan tak menggiring umat pada kebencian. “Bukan melanggengkan tablig yang mengajak untuk mengubah bentuk negara dan mempertanyakan Pancasila. Ajaklah umat menuju kebaikan dengan santun,” kata dia.
Terkait penolakan-penolakan ini, PP Pemuda Muhammadiyah berpandangan, umat harus mengedepankan tradisi dialog. "Harapan saya tradisi tabayun dan tradisi dialog harus dirawat, harus diwujudkan," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menurut Dahnil, tradisi tabayun dan dialog merupakan jalan untuk menghindari konflik antarumat beragama dan internal serta eksternal umat beragama. Artinya, dialog jangan dikunci, tapi dialog harus dibuka terus setajam apa pun perbedaannya.
(Novita Intan, Tulisan diolah oleh Fitriyan Zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika