REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Halaqah dan Diskusi Internasional bertema Indonesia dan Kepemimpinan dalam Dunia Islam di Kantor MUI pada Kamis (9/11). Dunia yang tengah menghadapi permasalahan besar, melirik nilai-nilai jalan tengah yang ada di Indonesia serta melirik corak Islam Indonesia.
"Indonesia mayoritas berpenduduk agama Islam memiliki tanggung jawab untuk menampilkan peran global, baik di dunia Islam maupun dunia," kata Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Prof Din Syamsuddin kepada Republika.co.id, usai memberikan pidato pembuka acara Halaqah dan Diskusi Internasional di Kantor MUI.
Din mengatakan, Indonesia diharapkan lebih meningkatkan perannya di kancah global. Sebab, apa yang diharapkan dunia Islam kepada Indonesia banyak. Pertama, Indonesia dipandang sebagai negara yang punya modal nilai seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Menurut Din, nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dilirik oleh dunia. Sebab, peradaban dunia saat ini sedang mengalami kerusakan, ada perseturuan antar bangsa dan clash of civilization (pergesekan peradaban). Dunia sedang memerlukan satu ideologi tengah, seperti model Pancasila dan Bhinkea Tunggal Ika.
"Kedua, (dunia) melirik corak Islam di Indonesia, Muslim yang berbudaya tengah, wasathiyah, rahmatan lil alamin. Dunia sedang memerlukan itu sekarang," ujarnya.
Tentu, kata Din, ada beberapa hal lain yang bersifat ekonomi dan budaya Indonesia yang juga dilirik dunia. Seperti diketahui budaya di Indonesia sangat plural, hal ini juga dilirik dunia. Jadi, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa ditawarkan kepada dunia. "MUI sudah mulai berbicara kerjasama untuk lebih meningkat peran Indonesia di masa depan," ujarnya.
Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI menginformasikan, dunia dan khususnya dunia Islam, tengah mengalami permasalahan besar. Terjadi kerusakan yang bersifat akumulatif. Pada bagian-bagian tertentu, di dunia Islam, juga sedang porak poranda. "Oleh karena itulah Indonesia bersama beberapa negara lain memiliki tanggung jawab untuk menanggulanginya," ujarnya.
