REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak agar negara-negara di Asia Timur dapat terus mengutamakan dan menjaga budaya dialog untuk menyelesaikan masalah secara damai.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 Asia Timur di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.
"Kita harus terus menjaga agar budaya dialog terus menjadi budaya negara anggota KTT Asia Timur, utamanya collective leadership kita dalam penyelesaian secara damai yang diperlukan dunia," ungkap Jokowi, dari siaran resmi Istana, Selasa (14/11).
Menjaga budaya dialog ini merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan negara-negara baik di ASEAN maupun Asia Timur. Sebab, konflik dan kejahatan justru mendorong terjadinya ketidakstabilan politik dunia.
Hal ini, kata dia, juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang justru akan terhambat.
“Konflik dan perang kejahatan lintas batas dapat mendorong instabilitas politik dunia,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, ia mengatakan, meskipun Bank Dunia dan IMF melaporkan prospek ekonomi akan terus membaik pada tahun 2018, namun masih terdapat sejumlah hambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Misalnya saja, proteksionisme dan instabilitas politik dunia, serta gejala proteksionisme baik berupa hambatan tarif maupun non tarif semakin meningkat.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak para kepala negara untuk bekerjasama agar keterbukaan ekonomi dapat dijaga dan inklusifitas tetap diperhatikan agar dapat memberikan manfaat bagi semua negara.
“Penerapan semangat ini akan mempersempit jurang pembangunan antar negara,” ujar dia.
Dalam forum ini, Presiden juga membahas terkait masalah terorisme. Presiden mengingatkan, meskipun Kota Marawi Filipina sudah dibebaskan dari cengkraman teroris, namun masih terdapat ancaman terorisme.
Karena itu, kata dia, diperlukan peningkatan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan pendekatan hardpower dan juga softpower.
"Kerjasama regional dan internasional harus terus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan hardpower dan juga softpower, termasuk dalam mengatasi pendanaan terhadap terorisme," ucap Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menegaskan agar counter narasi yang mengedepankan nilai toleransi juga harus diperkuat.