REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan sebagaimana dirinya telah menerapkan dalam setiap kebijakan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (15/11).
Menurut Jokowi keberanian harus dimiliki dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
Saat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Presiden mengaku menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu.
"Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu," ucap Presiden sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Presiden menyatakan jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka isu anti-Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan. "Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya," ujar Presiden.
Hal lainnya yang diputuskan Presiden adalah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. "Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu," tutur Kepala Negara.
Padahal, dasar pemikiran Presiden menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. "Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa," ucap Presiden.
Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. "Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?" ucap Presiden.
Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan.
Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. "Nego terus minta 51 persen, jangan mundur," ujar Presiden, menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika