REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyetop penyertaan modal daerah (PMD) kepada lima badan usaha milik daerah (BUMD) kurang tepat. Bestari khawatir hal ini akan berbahaya bagi pengendalian harga di pasar.
"Kemungkinan di (RAPBD) perubahan nanti 2018 akan dinaikan kembali. Saya tidak setuju BUMD diminta untuk mandiri," kata Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/11).
Bestari mengingatkan, BUMD mengurusi permasalahan mendasar masyarakat DKI Jakarta. Ketika badan usaha ini mandiri dan dikuasai oleh swasta, pemerintah bisa kehilangan kendali terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
"Anda bayangkan kita nggak bisa lagi kontrol harga-harga sembilan bahan pokok. Daging, kita nggak bisa lagi. Apa itu yang kita mau? Sementara uang kita sudah banyak masuk," ujarnya.
Bestari mencontohkan apa yang terjadi pada PT Kawasan Briket Nusantara (BKN). Pemprov DKI yang hanya menguasai 49 persen saham PT tersebut tidak mempunyai kuasa atas keputusan apapun di dalam perusahaan. Pemprov DKI juga akan kesulitan memberikan penugasan-penugasan.
"Itu yang saya protes. Saya bilang begini, ok lah kalau untuk BUMD yang tidak sifatnya urgen atau mencari keuntungan oklah. Sarana Jaya membangun, sewa-sewakan, nggak penting kali itu. Tapi ketika dia masuk ke Cipinang Food Stasion, Dharma Jaya, PAM Jaya, apakah ini mau diserahkan pd swasta?" ucapnya.
Ia menyarankan kebijakan menyetop PMD diberlakukan bagi BUMD yang memang didirikan untuk mencari laba. Untuk perusahaan yang mengurusi pelayanan umum kebijakan itu sangat tidak tepat.
"Kalau yang berkaitan dengan masyarakat mau dilepas mana bisa? Remuk harga daging. Tengkulak main. Main harga gula tiap bulan, main," kata dia.
Menurut Bestari kebijakan ini masih dapat direvisi melalui rapat pembahasan APBD Perubahan yang rencananya akan dilaksanakan pada Mei 2018. Selain PMD BUMD, ia juga ingin ada pengkajian mengenai program DP 0.
Ikuti Whatsapp Channel Republika