REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberi kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Auditorium FEB UI Depok, Jumat, (17/11). Ia menjelaskan tentang kondisi perekonomian nasional saat ini, dan tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri.

Menurutnya, untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan. Hal itu karena dapat membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur itu dibangun.

"Infrastruktur jelas akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak. Apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya," kata Wimboh.

Ia menegaskan, perlu banyak dana untuk pembiayaan infrastruktur. Maka tidak cukup bila hanya mengandalkan dana APBN, sehingga OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari Pasar Modal.

"Perbankan juga tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," tegasnya.

Wimboh menjelaskan, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp 4.197 triliun. Dengan begitu, pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaannya melalui berbagai produk yang sudah ada.

OJK mencatat, tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp 220 triliun. Sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp 673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp 414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi sebesar Rp 259,44 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika