REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor Apip Supriadi menyatakan, luas lahan pertanian 321 hektare di Bogor belum cukup memenuhi kebutuhan beras masyarakat Bogor.

Menurut Apip, Kota Bogor merupakan daerah konsumen. Pasalnya, masyarakat yang memakan hasil lahan pangan lebih banyak dibanding produsennya. "Sehingga, luasan sekitar 300 hektare itu hanya bisa memenuhi 10 persen dari kebutuhan beras kami," ujarnya, Jumat (17/11).

Lebih lanjut, Apip menambahkan, rata-rata kebutuhan beras di Bogor mencapai 8.562 ton per bulan atau 102.753 ton tiap tahunnya pada 2017. Sementara itu, kemampuan produksi dari lahan pangan yang ada berkisar 540 kilogram dalam sekali panennya. Sisa kebutuhan, dipenuhi dari luar daerah Bogor.

Menyadari lahan pertanian semakin terkikis, Pemerintah Kota Bogor telah membuat peraturan daerah. Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, rencana ini diambil sebagai salah satu upaya mengikat dan menyelamatkan lahan yang tersisa.

Usmar menjelaskan, saat ini Kota Bogor hanya mempunyai luas wilayah sekitar 11 ribu hektare saja. "Tapi, dari hasil identifikasi terakhir dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, kini sedang diusahakan mempertahankan 372 hektare lahan yang akan diikat dengan perda," ujarnya.

Pengikisan lahan pertanian di Bogor, disampaikan Usmar, tak terlepas dari dampak pembangunan yang ada. Alih fungsi lahan, baik untuk infrastruktur jalan maupun bangunan yang terus bertambah secara signifikan telah menggeser lahan pertanian.

Dalam orientasi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, Usmar menjelaskan, Kota Bogor memang tidak berorientasi pada produksi pangan. Tapi, lahan pangan yang ada sebenarnya bisa diolah untuk memberikan nilai lebih. "Oleh karena itu, kami berencana mengikat lahan yang ada sekarang," ujar

Ikuti Whatsapp Channel Republika