Senin 20 Nov 2017 16:00 WIB

Tanggapi Soal Setnov, Bibit Samad: Saya Juga Pernah Ditahan

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah
Mantan pimpinan KPK Bibit Samad memberikan tanggapannya terkait kasus Setya Novanto, Senin (20/11)
Foto: Debbie Sutrisno/Republika
Mantan pimpinan KPK Bibit Samad memberikan tanggapannya terkait kasus Setya Novanto, Senin (20/11)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad kembali angkat bicara terkait dengan penahanan Ketua Umum DPR RI Setya Novanto. Menurut dia, sudah selayaknya seseorang mengikuti aturan hukum yang berlaku termasuk penahanan yang dilakukan KPK. "Ya jalani saja, jalani saja. Aku juga pernah ditahan juga toh," ujar Bibit di Istana Negara, Senin (20/11).

Bibit Samad sebelumnya memang sempat menjadi tahanan oleh kepolisian. Polisi menyebut bahwa Bibit dan rekan sesama di KPK, Chandra M Hamzah, dinyatakan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang di KPK terkait penerbitan surat cegah-tangkal (cekal) bos PT Era Giat Prima Joko Soegiarto Tjandra dan bos PT Masaro Anggoro Widjojo.

Terkait dengan posisinya yang diminta mundur dari Ketua Umum Golkar, Bibit menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan KPK belum rampung. Jika Setya Novanto memang terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya. "Tapi ya kan ada aturannya, ikut aturan saja," ujarnya.

Desakan agar partai menyikapi status tersangka dan penahanan Ketua Umum Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencuat. Partai berlambang beringin itu disebut bakal selekasnya membicarakan status Novanto.

Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga menyatakan, kasus Novanto akan dibicarakan para pimpinan dalam rapat pleno yang akan digelar pekan ini. "Rapat pleno dulu, rencananya Selasa (21/11)," kata Andi kepada Republika.co.id, Ahad (19/11).

Rapat pleno tersebut, menurut Andi, akan membicarakan seputar Novanto yang sudah berstatus tahanan. Andi mengakui, ada desakan dari beberapa pihak di internal Partai Golkar untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, ia tidak menampik, ada juga beberapa pihak yang ingin mempertahankan posisi Novanto sebagai ketua umum. "Perbedaan itu biasa di Golkar," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement