REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan DPP harus segera mengambil langkah strategis usai penetapan tersangka oleh KPK terhadap Ketua Umum Setya Novanto. Itu untuk menyelamatkan partai dari kehancuran mengingat dengan status tersangka itu bisa memengaruhi jebloknya elektabilitas partai.

Dedi menuturkan, soliditas partai harus lebih diutamakan ketimbang mengurusi berbagai agenda politik jangka pendek. Karenanya, pengurus DPP harus bergerak cepat supaya suara Golkar tidak terbenam.

"Golkar harus terus tumbuh. Karenanya, penyelamatan partai saat ini jauh lebih penting dibanding agenda lainnya," ujar Dedi.

Pernyataannya itu, lanjut Dedi, tak hanya berdasarkan suara pribadinya tapi juga merupakan suara bulat dari suara pengurus DPD di Jabar. Sebab, sebagai kader dan pengurus, dia sangat prihatin atas cobaan yang menimpa Golkar saat ini. Ia juga sudah menjalin komunikasi dengan pengurus di DPD provinsi lainnya.

Hasil dari komunikasi itu berlanjut dengan agenda konsultasi kepada para sesepuh Partai Golkar. "Saya kira, saat ini tak penting membahas siapa ketua umum pengganti Pak Setnov atau Plt-nya. Yang jelas, selamatkan dulu partai. Itu jauh lebih penting," ujar Dedi.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai DPD I dan juga DPD II Golkar seharusnya mempercepat penyampaian usulan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di akhir Desember 2017 ini. Hal itu patut dilakukan mengingat Ketua Umum Golkar Setya Novanto saat ini sedang mendekam di balik jeruji besi KPK usai ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus proyek pengadaan KTP-el.

"Jika DPD II dan I tersebut kasihan terhadap partainya, harusnya mereka mempercepat untuk mengusulkan Munaslub di akhir Desember. Karena Januari sudah masuk tahun politik," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika