REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Program pengentasan kemiskinan di Kabupatan Banyumas, diakui Wakil Bupati Banyumas Budhi Setiawan masih belum maksimal.
''Upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan memang tidak begitu tajam,'' kata Wabup dalam rapat koordinasi membangunan komitmen bersama penanggulangan kemiskinan, di Pendapa Setda Banyumas, Kamis (23/11) .
Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Wabup menyebutkan, hingga saat ini angka kemiskinan di Banyumas masih masuk ke jajaran kabupaten tertinggi di Provinsi Jateng terkait jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, Kabupaten Banyumas menduduki ranking ke-28 dari 35 kabupaten/kota dalam hal jumlah penduduk miskin.
Sementara berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, tidak pernah mencapai angka 1 persen.
Bila pada 2015 angka kemiskinan di Banyumas mencapai 17,52 persen, maka pada 2016 hanya turun menjadi 17,23 persen. Sementara angka kemiskinan 2017, diperkirakan hanya turun menjadi 16,92 persen dari tahun sebelumnya. ''Untuk turun satu persen saja memang relatif sulit,'' katanya.
Bahkan Wabup menyebutkan, jika diukur dari tingkat PDRB (Pendapatan Domestik Rasio Bruto) pada 2015, angka kemiskinan makro di Banyumas tercatat ada sebanyak 236.455 rumah tangga atau sebanyak 837.400 jiwa. Dengan data ini, berarti lebih dari separuh penduduk Banyumas masuk kategori miskin.
Terkait upaya penanggulangan yang dilakukan, Wabup menjelaskan, secara kelembagaan Pemkab sebenarnya telah diterbitkan SK Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan juga tingkat kelurahan/desa.
Sementara untuk membantu warga miskin, Pemkab Banyumas telah menerbitkan Kartu Banyumas Pintar (KBP) yang pada tahun 2017 menyerap anggaran Rp 2,524 miliar dan Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang menyerap anggaran Rp 42 miliar. Selain itu, kata Wabup, Pemkab juga telah dilakukan program jambanisasi dengan alokasi anggaran Rp 1,8 miliar. ''Program ini dilakukan karena minimnya jamban keluarga telah mendongkrak tingginya angka kemiskinan di Banyumas,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika