REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai DPR tidak boleh tersandera karena kasus hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ia menilai sudah sepatutnya Novanto melepaskan jabatannya tersebut.

"Ya kalau kita liat apapun kepentingan bangsa dan negara kan tidak bisa dikorbankan. Mengingat kita melihat melalui sebuah dinamika yang sangat seru pada akhirnya status dari bapak SN kan beliau ada masalah dengan KPK. Sehingga seharusnya partai mengambil inisiatif agar kepentingan bangsa dan negara tidak dikorbankan," ujar Hasto di Jakarta pada Ahad (26/11) kemarin.

Hasto mengatakan, persoalan Partai Golkar yang memutuskan tidak menonaktifkan Novanto dari Partai Golkar sampai putusan Praperadilan selesai pun berdampak pada posisi Ketua DPR. Padahal desakan publik agar Novanto menanggalkan kursi tersebut makin kencang.

Karenanya, ia meminta kearifan Partai Golkar dalam bersikap demi kepentingan negara dan bangsa.

"Kami juga mengambil pelajaran yang sangat penting. Bagi kami persoalan hal tersebut bahwa partai harus memiliki mekanisme disiplin. Partai terus menerus meningkatkan dengan anggota anggota DPR yang harusnya menjalankan proses legislasi fungsi pengawasan, fungsi anggaran agar setiap penyelenggaraan dari fungsi tersebut tidak direduksi oleh kepentingan-kepentingan pribadi pribadi," kata Hasto.

Ia menegaskan, sikap PDIP yang mendorong pergantian tersebut bukan karena PDIP memang mengincar kursi pimpinan DPR. Namun sebagai partai pemenang Pemilu, sudah semestinya representasi tercermin dalam kepemimpinan di DPR.

"Bagi PDIP toh kami harus melakukan dialog dan negosiasi, sekalipun itu bukan untuk mengejar jabatann itu untuk mengembalikan hakikat demokrasi di mana suara rakyat melalui pemilu harus senafas dengan apa yang terjadi di DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika