Senin 27 Nov 2017 05:12 WIB

Sekjen PDIP: Partai Harusnya Memiliki Mekanisme Disiplin

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Hazliansyah
ekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan di acara Training of Trainer (TOT) PDIP Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung di Palembang, dalam keterangannya, Ahad (29/10).
Foto: Istimewa
ekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan di acara Training of Trainer (TOT) PDIP Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung di Palembang, dalam keterangannya, Ahad (29/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai DPR tidak boleh tersandera karena kasus hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ia menilai sudah sepatutnya Novanto melepaskan jabatannya tersebut.

"Ya kalau kita liat apapun kepentingan bangsa dan negara kan tidak bisa dikorbankan. Mengingat kita melihat melalui sebuah dinamika yang sangat seru pada akhirnya status dari bapak SN kan beliau ada masalah dengan KPK. Sehingga seharusnya partai mengambil inisiatif agar kepentingan bangsa dan negara tidak dikorbankan," ujar Hasto di Jakarta pada Ahad (26/11) kemarin.

Hasto mengatakan, persoalan Partai Golkar yang memutuskan tidak menonaktifkan Novanto dari Partai Golkar sampai putusan Praperadilan selesai pun berdampak pada posisi Ketua DPR. Padahal desakan publik agar Novanto menanggalkan kursi tersebut makin kencang.

Karenanya, ia meminta kearifan Partai Golkar dalam bersikap demi kepentingan negara dan bangsa.